Pak Presiden!, Galian PDAM Bahayakan Pelajar, Warga Pertanyakan Konsistensi Kepedulian Pemkot Depok dan Pemprov Jabar
Depok | CitizenNasionalNews.com — Galian jaringan PDAM PT Tirta Asasta Depok di Jalan Nusantara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, kembali menuai sorotan setelah orang tua siswa SDN Anyelir 1 dilaporkan terjatuh ke lubang galian. Persoalan semakin serius ketika sisa tanah galian masih berceceran di jalur aktivitas sekolah.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan teknis proyek, melainkan menyangkut keselamatan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan. Area yang menjadi akses SDN Anyelir 1, SDIT Al-Muhajirin, SDN Depok Jaya 1, dan SMAN 1 Maung semestinya memperoleh standar pengamanan lebih ketat.
Warga sekolah mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap pekerjaan tersebut. Jika setelah insiden masih ditemukan material galian yang mengganggu akses sekolah, maka publik beralasan mempertanyakan apakah prinsip keselamatan masyarakat benar-benar menjadi parameter utama pelaksanaan proyek.
Sorotan juga diarahkan kepada Walikota Depok dan Gubernur Jawa Barat. Warga menilai perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, bantuan pendidikan, atau kebijakan sektoral, tetapi harus mencakup perlindungan keselamatan peserta didik di ruang publik.
Hal tersebut semakin relevan dengan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Menurut warga, agenda nasional tersebut harus diterjemahkan secara konsisten oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang konkret dan terukur.
“Kalau Presiden memberikan perhatian serius terhadap pendidikan, pemerintah daerah juga harus menunjukkan konsistensi. Keselamatan anak-anak menuju dan pulang sekolah tidak boleh dianggap persoalan kecil”, kritik warga sekolah yang tidak mau disebutkan namanya, Senin 17/8/2026.
Dalam perspektif ‘Good Governance’, persoalan ini memperlihatkan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pengelola utilitas, pelaksana proyek, dan institusi pendidikan.
Lemahnya pengamanan berpotensi menunjukkan adanya implementation gap antara kebijakan perlindungan masyarakat dan praktik di lapangan.
Karena itu, Pemkot Depok dan Pemprov Jawa Barat perlu melakukan evaluasi terbuka terhadap pekerjaan galian tersebut, termasuk aspek perizinan, standar keselamatan, pengawasan, serta pemulihan kondisi jalan. Respons administratif saja tidak cukup apabila risiko terhadap pelajar masih berlangsung.
“Jangan menunggu korban berikutnya. Kalau pendidikan benar-benar menjadi prioritas, maka keselamatan lingkungan sekolah harus menjadi bagian dari prioritas tersebut”, tegas warga.
Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian konkret terhadap konsistensi keberpihakan pemerintah kepada pendidikan. Pemerintah daerah tidak cukup menggemakan agenda pendidikan Presiden Prabowo, tetapi harus membuktikannya melalui tata kelola infrastruktur yang aman, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan generasi muda.(Arf)
