Temui Penasihat Khusus Presiden RI, Pantau BUMN Tegaskan Komitmen Mengawal Tata Kelola BUMN dan Danantara Berbasis GCG

Jakarta | CitizenNasionalNews.com – Gerakan Masyarakat ‘Pantau BUMN’ melakukan audiensi dengan Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Ir. H. Said Iqbal, M.E., untuk menyampaikan visi organisasi sebagai gerakan masyarakat yang independen, profesional, dan konstruktif dalam mengawal tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Danantara berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Ketua Presidium Pantau BUMN, Abdul Gofur, S.H., menegaskan bahwa organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah partisipasi publik yang berorientasi pada pengawasan, pemberian masukan, dan penyampaian kritik secara objektif, berbasis data, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan BUMN dan Danantara.

“Pantau BUMN hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra kritis yang konstruktif. Kami ingin memastikan BUMN dan Danantara dikelola secara transparan, akuntabel, profesional, independen, dan berintegritas sesuai prinsip Good Corporate Governance sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat kontribusi terhadap keuangan negara, serta memberikan perlindungan bagi para pekerja”, ucapb Abdul Gofur, Senin 13/7/2026.

Menurutnya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas perusahaan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha, kepastian hubungan industrial, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam audiensi tersebut, Pantau BUMN juga mengundang Penasihat Khusus Presiden RI untuk menghadiri Deklarasi Pantau BUMN yang direncanakan berlangsung pada 6 Agustus 2026 di Kedai Tempo, Jakarta (tentatif).

Menanggapi undangan tersebut, Ir. H. Said Iqbal, M.E., menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Pantau BUMN dan menyatakan kesediaannya untuk menghadiri deklarasi.

Ia juga mendukung lahirnya gerakan masyarakat yang berkomitmen mengawal tata kelola BUMN dan Danantara agar selaras dengan prinsip Good Corporate Governance serta sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Pantau BUMN, Mutia Sari, bersama jajaran Presidium, yakni Darmadji, Sutisna, Tommy Tampati, dan Ridwan Kamil. Seluruh jajaran menyatakan komitmen untuk mendorong penguatan tata kelola BUMN melalui pengawasan masyarakat yang independen, objektif, dan bertanggung jawab.

Pantau BUMN berharap terbangunnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat reformasi tata kelola BUMN dan Danantara sehingga mampu menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional yang berdaya saing, berintegritas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta masyarakat.(Arf)
.