Dorong Sinergi Fiskal Depok–DKI Jakarta, Hj. Yeti Wulandari Tekankan Kolaborasi Anggaran untuk Revitalisasi Situ Pedongkelan
Depok | CitizenNasionalNews.com – Pendekatan kolaboratif lintas yurisdiksi kembali mengemuka dalam agenda penguatan destinasi wisata berbasis kawasan perbatasan. Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra, Hj. Yeti Wulandari, menegaskan urgensi sinergi fiskal antara Pemerintah Kota Depok dan DPRD DKI Jakarta sebagai instrumen strategis dalam merevitalisasi kawasan Situ Pedongkelan.
Dalam perspektif tata kelola pembangunan wilayah, pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini menilai, bahwa karakter geografis Situ Pedongkelan sebagai kawasan perbatasan menuntut intervensi kebijakan yang bersifat lintas administratif dan terintegrasi.
“Kami sedang membangun komunikasi kelembagaan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta untuk mendorong adanya skema sinergi anggaran dalam perbaikan Situ Pedongkelan. Ini penting karena kawasan ini berada pada irisan kepentingan dua daerah”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok, Senin 13/4/2026.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini menekankan, bahwa pendekatan pembangunan unilateral berpotensi menimbulkan inefisiensi dan fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan desain kolaborasi fiskal yang mampu mengintegrasikan prioritas pembangunan kedua daerah.
“Tidak bisa lagi kita bekerja secara sektoral dan parsial. Kawasan perbatasan membutuhkan orkestrasi kebijakan, termasuk dalam hal penganggaran, agar intervensi yang dilakukan memiliki daya ungkit yang signifikan”, tegasnya.
Lebih lanjut, Hj. Yeti Wulandari pun menggarisbawahi, bahwa sinergi anggaran tidak semata berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga harus mencakup dimensi sosial-ekonomi masyarakat lokal.
“Kami mendorong agar alokasi anggaran bersama juga diarahkan pada penguatan kapasitas Pokdarwis dan UMKM. Ini penting agar pembangunan destinasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berbasis pemberdayaan”, bebernya.
Dalam kerangka ekonomi regional, ia melihat bahwa optimalisasi Situ Pedongkelan memiliki potensi ‘Multiplier Effect’ terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya pada sektor informal dan usaha mikro.
Namun demikian, potensi tersebut dikatakannya hanya dapat direalisasikan apabila terdapat keberpihakan kebijakan anggaran yang konsisten dan berkelanjutan.
“Tanpa dukungan fiskal yang terukur dan berkelanjutan, sulit bagi destinasi ini untuk berkembang secara kompetitif”, ungkapnya.
Hj. Yeti Wulandari juga menyoroti pentingnya harmonisasi perencanaan pembangunan antara Depok dan DKI Jakarta. Menurutnya, sinkronisasi dokumen perencanaan dan kebijakan anggaran menjadi prasyarat utama dalam memastikan efektivitas implementasi program.
“Kami ingin agar pembahasan anggaran di kedua daerah dapat saling terhubung, sehingga kawasan perbatasan seperti Situ Pedongkelan tidak terpinggirkan dalam prioritas pembangunan”, jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan, bahwa komunikasi politik antar lembaga legislatif memiliki peran krusial dalam mengakselerasi realisasi sinergi tersebut.
“Koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta terus kami intensifkan agar ada kesepahaman dalam melihat kawasan perbatasan sebagai ruang kolaborasi, bukan sekadar batas administratif”, tuturnya.
Hj. Yeti Wulandari kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda sinergi anggaran ini hingga mencapai tahap implementatif.
“Kami ingin menjadikan Situ Pedongkelan sebagai model pembangunan kolaboratif antar daerah. Ketika sinergi anggaran terwujud, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di kedua wilayah”, tandasnya.(Arf)
