PRIDE Tegaskan Anggaran Rp.300 Juta Per-RW Disusun Berdasarkan Kebutuhan Riil Warga
Depok | CitizenNasionalNews.com – Koordinator Pokja Ramah Investasi Depok (PRIDE), Kasno menegaskan, bahwa program slot anggaran Rp.300 juta per-RW merupakan kebijakan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
Ia membantah berbagai anggapan yang menyebut anggaran tersebut hanya digunakan untuk kegiatan seremonial atau kepentingan yang tidak produktif.
“Anggaran ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk jalan-jalan, dan bukan untuk kegiatan yang tidak jelas. Seluruh peruntukannya telah disusun berdasarkan kebutuhan riil warga di setiap RW melalui mekanisme yang telah ditetapkan”, ucap Kasno, Senin 6/7/2026.
Menurutnya, prioritas penggunaan anggaran diarahkan pada penguatan pelayanan dasar masyarakat.
“Program ini mencakup kebutuhan Posyandu, pembinaan Lansia, pemberdayaan kepemudaan, penanganan anak putus sekolah, serta berbagai kebutuhan sosial lainnya yang memang menjadi prioritas di lingkungan masing-masing”, terangnya.
Ia menjelaskan, bahwa anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat.
“Pengadaan tenda, kursi, sound system, dan fasilitas penunjang lainnya bukan untuk kemewahan, tetapi agar masyarakat memiliki aset bersama yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sosial dan pelayanan warga”, bebernya.
Kasno menegaskan, bahwa setiap usulan penggunaan anggaran tetap mengacu pada prinsip perencanaan partisipatif.
“Setiap RW memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kondisi wilayah agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat”, jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh.
“Jangan sampai berkembang opini yang menggiring seolah-olah anggaran ini hanya untuk hiburan atau pencitraan. Yang menjadi prioritas tetap pelayanan sosial, fasilitas lingkungan, dan kepentingan masyarakat”, tegasnya.
Lebih lanjut Kasno menekankan, bahwa implementasi program dilakukan tanpa membedakan latar belakang politik.
“Program ini diberlakukan kepada seluruh RW secara merata. Tidak ada perlakuan khusus dan tidak ada diskriminasi berdasarkan dukungan politik. Semua warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan ini”, tandasnya.
“Karena itu, kami mengajak masyarakat yang masih memiliki pertanyaan agar meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dan tidak mudah percaya pada isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Program ini dirancang agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, partisipatif, serta menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Depok”, tutup Kasno.(Arf)
