Dukung Program Nyata, Grassroot Desak KDM Turun Tangan Selesaikan Persoalan Pasar Kemirimuka dan Aset DJKA/Kemenhub di Metrostater
Depok | CitizenNasionalNews.com – Koordinator Aktivis Lingkungan Grassroot Kota Depok, Suryadi (Bhoges), mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk turun tangan membantu mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun membelit kawasan Pasar Kemirimuka serta aset milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di kawasan Metrostater, Kota Depok.
Menurut Suryadi, kedua kawasan tersebut merupakan titik strategis yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan tata ruang, ketertiban lingkungan, dan pemanfaatan aset negara yang belum optimal.
Kondisi tersebut dikatakannya, mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Jangan sampai semangat penataan yang selama ini digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhenti pada wilayah-wilayah tertentu saja. Persoalan Pasar Kemirimuka dan aset DJKA/Kemenhub di Metrostater juga membutuhkan perhatian serius karena menyangkut kepentingan publik dan wajah Kota Depok”, ucap Suryadi, Jum’at 18/6/2026.
Bhoges juga menyoroti kondisi aset DJKA/Kemenhub di kawasan Metrostater yang hingga kini dinilai belum tertata secara maksimal pascakejadian kebakaran yang pernah terjadi di lokasi tersebut.
Menurutnya, lambannya proses penataan berpotensi menimbulkan persoalan sosial, lingkungan, dan keamanan yang berkepanjangan.
“Aset negara tidak boleh dibiarkan terbengkalai atau menjadi ruang yang rentan terhadap munculnya aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait harus segera duduk bersama untuk merumuskan langkah konkret penyelesaian”, bebernya.
“Saat ini yang dipertaruhkan bukan hanya masalah estetika kota, tetapi juga kewibawaan negara dalam mengelola aset publik. Jika aset negara yang berada di pusat kota saja terkesan dibiarkan tanpa kepastian penataan, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan aset”, tegasnya.
Lebih lanjut, Suryadi meminta KDM menggunakan pengaruh dan kapasitas kepemimpinannya untuk menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kota Depok, Kementerian Perhubungan, serta instansi terkait agar proses penataan dapat dipercepat dan tidak terus terjebak dalam persoalan birokrasi.
“Kang Dedi selama ini dikenal berani menyelesaikan persoalan yang dianggap rumit. Karena itu kami meminta beliau turun langsung melihat kondisi Pasar Kemirimuka dan aset DJKA/Kemenhub di Metrostater agar ada solusi nyata yang lahir dari kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar laporan administratif”, ungkapnya.
Suryadi pun kembali menegaskan, bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu penyelesaian berbagai persoalan tersebut.
“Jangan sampai kawasan strategis di pusat Kota Depok terus menjadi simbol pembiaran. Negara harus hadir, aset negara harus ditata, dan ruang publik harus dikembalikan kepada fungsinya untuk kepentingan masyarakat luas. Itulah ukuran nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat”, pungkasnya.(Arf)
