Gelar Konsep Berbeda, Reses Hj. Yeti Wulandari Perlihatkan Instrumen Verifikasi Empiris Kebijakan
Depok | CitizenNasionalNews.com – Menggelar konsep Reses berbeda dari umumnya dengan berbasis Verifikasi Empiris dan Penataan Kawasan Terpadu di Komplek Paspampres, RT 08, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Depok, Hj. Yeti Wulandari Wakil Ketua DPRD Kota Depok memperlihatkan reposisi fungsi reses dari forum seremonial menjadi instrumen verifikasi empiris kebijakan.
Reses ditempatkannya sebagai tahap konfirmasi implementasi setelah identifikasi dan pengajuan program dilakukan berbasis temuan lapangan.
“Saya memilih datang dulu, cek langsung kondisinya, ajukan aspirasinya, setelah disetujui baru kita Reses untuk sosialisasi pengerjaan”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok menandai orientasi pada kepastian realisasi, bukan sekadar pencatatan aspirasi, Kamis 29/1/2026.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini menyebut, bahwa pendekatan ini mengoreksi praktik perencanaan yang kerap berjarak dari kebutuhan riil warga. Kawasan yang lama terabaikan dibacanya sebagai akumulasi ‘Backlog’ layanan dasar akibat respons kebijakan yang tertunda.
“Ini bukan soal proyek baru, tapi soal ketertinggalan lama yang harus dikejar sekaligus”, tegas pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini menegaskan prioritas pada penuntasan defisit historis infrastruktur.
Kerusakan jalan dan disfungsi drainase diposisikannya sebagai persoalan sistemik yang menuntut solusi struktural. Intervensi parsial dinilai hanya memperpanjang siklus kerusakan.
“Kalau hanya menutup lubang jalan tanpa membenahi aliran air, itu bukan solusi, itu penundaan masalah”, terangnya.
Politisi Gerindra jebolan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini pun menekankan, bahwa variabel kunci terletak pada tata kelola air permukaan sebagai determinan utama kualitas jaringan jalan.
Karena itu, dirinya mendorong model penataan kawasan terpadu yang menggabungkan jalan, drainase, dan lingkungan dalam satu paket kebijakan.
“Saya tidak mau pekerjaan setengah-setengah. Jalan, drainase, dan lingkungan harus ditata dalam satu paket agar manfaatnya terasa jangka panjang”, bebernya.
Sasaran kebijakan dikatakannya, harus diarahkan pada eliminasi genangan sebagai indikator kinerja.
“Air tidak boleh lagi menjadi musuh warga setiap hujan turun”, jelasnya.
Pimpinan DPRD dari fraksi partai Gerindra ini juga mengatakan, bahwa paradigma integratif tersebut sekaligus menghindari inefisiensi fiskal akibat pembangunan terfragmentasi. Genangan berulang ditafsirkannya sebagai kegagalan desain sistem, bukan semata keterbatasan anggaran.
“Pendekatan kawasan langsung bertujuan memutus pola tambal-sulam yang menghasilkan biaya tinggi dengan dampak rendah terhadap ketahanan lingkungan permukiman”, ungkapnya.
Lebih jauh ia menambahkan, bahwa dimensi layanan sosial harus ditempatkan sebagai komponen esensial pembangunan, dan usulan Posyandu serta taman bermain anak dipandangnya sebagai infrastruktur kesehatan komunitas dan ruang tumbuh kembang anak.
“Posyandu itu menyangkut keselamatan ibu dan anak, bukan proyek simbolik. Taman bermain itu ruang tumbuh kembang, bukan ornamen”, ucapnya, menegaskan orientasi pada kesejahteraan generatif.
Wakil rakyat yang dijuluki ‘Emak Aing’ oleh warga Cimanggis ini memandang, bahwa konsepsi kehadiran negara diukurnya melalui kedekatan dan aksesibilitas layanan dasar.
“Kalau negara hadir, harus terasa dari layanan kesehatan paling dekat dengan rumah warga”, tuturnya.
“Aspirasi harus masuk dalam perencanaan, disetujui, dikerjakan, lalu diawasi bersama warga. Warga berhak tahu apa yang sudah disetujui dan kapan mulai dikerjakan”, sambungnya.
“Reses tidak boleh berhenti di tenda dan mikrofon, tapi ada perubahan nyata di jalan, di drainase, di layanan kesehatan lingkungan”, tandasnya.(Arf)
