Jadwal APBD 2025 Depok Tidak Realistis, Aktivis Sebut Berpotensi Jadi Blunder Besar

Depok | Citizennasionalnews.com — Aktivis Pemerhati Kebijakan Pemerintah, menegaskan secara tegas bahwa jadwal kerja APBD 2025 Kota Depok berada pada level ‘Tidak logis dan tidak realistis’. Ia menyoroti langsung benturan antara tenggat pekerjaan fisik 30 Desember 2025 dan batas pengajuan SP2D 15 Desember 2025, yang disebutnya sebagai jadwal yang secara teknis mustahil dijalankan.

Menurutnya, perbedaan dua minggu tersebut membuat proses verifikasi mustahil berjalan sesuai prosedur.

“Rentang waktu itu tidak realistis. PHO itu hampir tidak mungkin dilakukan dengan benar”, tegas aktivis yang tidak mau disebut namanya, Minggu 30/11/2025, merujuk pada pemeriksaan hasil pekerjaan yang idealnya membutuhkan waktu audit fisik yang memadai.

Para aktivis juga menekankan, bahwa persoalan administrasi justru memperberat situasi.

“Ribuan paket kerja itu belum lengkap dokumennya”, ucapnya, sambil menyoroti bahwa kondisi paling kritis terjadi pada Dinas PUPR, Disrumkim, dan Disdik.

Ia menyebut, bahwa situasi ini sebagai ‘Bom waktu administratif’, yang sewaktu-waktu dapat menghentikan keseluruhan alur verifikasi.

“Kalau sampai 15 Desember progres belum final, Pemkot Depok tidak punya pilihan selain perpanjangan waktu”, terangnya.

Ia menegaskan, bahwa langkah tersebut otomatis akan memicu keterlambatan penagihan dan memaksa anggaran menjadi SILPA atau bergeser menjadi luncuran pada APBD-P 2026.

“Konsekuensinya jelas”, terangnya.

“Kejar serapan itu hampir selalu memaksa pekerjaan jadi asal-asalan”, kritiknya.

Para aktivis juga menegaskan, bahwa percepatan mendadak menjelang tutup tahun anggaran selalu memotong kualitas pekerjaan, melemahkan pengawasan, dan membuka ruang ‘Moral hazard’.

Dalam soal tata kelola sistem, aktivis menilai perubahan pasca tidak digunakannya SIPKD sebagai kemunduran.

“Setelah tidak pakai SIPKD, sistemnya malah mundur. Jadi semi konvensional, serba cetak, serba salinan. Banyak OPD itu gelagapan”, ungkapnya.

“Akibat tenggat tidak rasional, hal ini akan kemungkinan munculnya dokumen atau laporan pekerjaan palsu”, jelasnya.

Para aktivis juga menyinggung dinamika politik internal Pemkot Depok.

“Sudah mulai terdengar suara ABS (Asal Bos Senang), seolah semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu tanpa jaminan mutu, bahkan menjanjikan SILPA nol rupiah”, bebernya.

Mereka menilai fenomena itu sebagai ‘Sinyal semu’ yang berpotensi menjadi blunder besar bagi pemerintahan yang mengklaim membawa perubahan.(Arifin)