Usai Gelar Konsolidasi Bersama Forkopimda dan BGN, Hj. Yeti Wulandari Targetkan Depok Harus Jadi Role Model Nasional Program MBG
Depok | CitizenNasionalNews.com — Usai menjadi narasumber dalam forum evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra, Hj. Yeti Wulandari menegaskan, bahwa keberhasilan program strategis nasional tersebut sangat ditentukan oleh konsolidasi lintas sektor dan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan.
Kegiatan yang turut melibatkan unsur Forkopimda dan perwakilan Badan Gizi Nasional ini tidak sekadar menjadi forum evaluatif, melainkan juga ruang konsolidasi kebijakan untuk memperkuat integrasi kelembagaan dalam memastikan implementasi MBG berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan di tingkat daerah.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini mengungkapkan, bahwa hingga Maret 2026, implementasi MBG di Kota Depok menunjukkan progres signifikan baik dari sisi infrastruktur layanan maupun jangkauan penerima manfaat.
“Tercatat sebanyak 149 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi aktif dengan cakupan 369.003 penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa implementasi program berjalan secara progresif dan terstruktur”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok Selasa, 17/3/2026.
Namun demikian, ia menekankan bahwa capaian kuantitatif tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.
“Capaian ini harus kita maknai sebagai fondasi awal, yang lebih penting adalah bagaimana Kota Depok mampu kita dorong menjadi tolok ukur kinerja keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional”, tegasnya menyoroti pentingnya transformasi dari output menuju outcome kebijakan.
Lebih lanjut, pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini menempatkan program MBG dalam kerangka besar agenda pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Program ini adalah wujud nyata dari visi besar Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, keberhasilannya di daerah, khususnya di Depok, harus menjadi representasi keberhasilan nasional”, terangnya.
Dalam perspektif tata kelola, politisi senior Gerindra Kota Depok jebolan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini juga menyoroti besarnya aliran anggaran yang beredar dalam program MBG sebagai peluang sekaligus tantangan. Ia memaparkan, bahwa realisasi anggaran di Kota Depok mencapai sekitar Rp3,69 miliar per hari.
“Secara agregatif, nilai perputaran anggaran tersebut mencapai sekitar Rp.81,18 miliar per bulan, dan apabila diproyeksikan dalam skala tahunan dapat mencapai sekitar Rp.974,1 miliar per tahun”, bebernya.
Menurutnya, besarnya skala fiskal tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang akuntabel serta kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan.
“Kita tidak hanya berbicara tentang penyerapan anggaran, tetapi tentang bagaimana output dan dampaknya benar-benar terukur. Depok harus mampu menunjukkan bahwa program ini berhasil secara substantif dan berkelanjutan”, ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa capaian yang telah diraih saat ini menjadi indikator awal kapasitas Kota Depok dalam mengelola program MBG secara lebih luas dan terintegrasi. Dengan basis tersebut, ia optimistis Depok dapat didorong menjadi model rujukan nasional dalam implementasi kebijakan serupa.
Pada akhirnya, Hj. Yeti Wulandari pun mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, hingga masyarakat luas untuk memperkuat sinergi dalam mendukung agenda nasional tersebut.
“Saya mengajak seluruh elemen untuk bersama Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Kota Depok sebagai tolok ukur kesuksesan program MBG. Jika Depok berhasil, maka ini akan menjadi rujukan nasional dalam memastikan program ini benar-benar berdampak luas bagi Indonesia”, tandasnya.(Arf)
