Desak Walikota Lakukan Reformasi Total Bappeda, Aktivis Tagih Janji ‘Perubahan Depok Maju’
Depok | CitizenNasionalNews.com — Satu tahun pasca pelantikan Walikota Depok Supian Suri, agenda reformasi tata kelola perkotaan dinilai belum menunjukkan transformasi struktural yang signifikan. Sejumlah persoalan fundamental, seperti banjir berulang dan ketidakpastian penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), terus berlangsung tanpa solusi kebijakan yang sistematis.
Selain itu, pembiaran sedimen lumpur di badan air Situ pun menegaskan gagalnya kinerja Bappeda Kota Depok dalam perencanaan lingkungan, yang berdampak langsung pada pendangkalan dan degradasi fungsi ekologis.
Aktivis sosial Depok, Suryadi (Bhoges) menilai, kondisi tersebut dikatakannya sebagai cerminan kegagalan perencanaan pembangunan daerah.
“Berulangnya masalah serupa dari tahun ke tahun mengindikasikan, bahwa perencanaan tidak dijalankan sebagai instrumen perubahan, melainkan sekadar formalitas administratif”, ucap Bhoges, Jum’at 2/1/2026.
“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok telah gagal menjalankan fungsi strategis sebagai pusat formulasi kebijakan berbasis evidensi”, tegasnya.
Dokumen perencanaan dinilai Bhoges tidak memiliki daya paksa terhadap perangkat daerah lain dan tidak diterjemahkan menjadi agenda pembangunan yang berorientasi hasil.
“Persoalan banjir yang terus berulang dipandang sebagai kegagalan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang bersifat struktural. Ketidakmampuan Bappeda mengintegrasikan aspek mitigasi risiko bencana ke dalam perencanaan jangka menengah menunjukkan rendahnya kapasitas perencanaan adaptif terhadap krisis ekologis”, ungkapnya.
“Di sisi lain, ketidakjelasan penataan PKL memperlihatkan absennya perspektif ekonomi politik perkotaan dalam kebijakan pembangunan. Sektor UMKM dan ekonomi informal diperlakukan sebagai persoalan ketertiban semata, bukan sebagai subjek pembangunan yang memerlukan kebijakan afirmatif dan berkelanjutan”, bebernya.
Suryadi juga menyoroti jurang yang kian lebar antara jargon politik ‘Perubahan Depok Maju’ dengan praktik birokrasi yang masih mempertahankan pola lama.
“Retorika perubahan dinilai tidak disertai pembongkaran struktur kelembagaan yang selama ini mereproduksi ketidakefektifan kebijakan publik”, kritiknya.
“Lemahnya kinerja perencanaan berimplikasi langsung pada pemborosan anggaran publik. Tanpa indikator kinerja yang jelas dan evaluasi berbasis dampak, Bappeda berpotensi menjadi institusi yang menyerap anggaran tanpa akuntabilitas substantif”, bebernya.
Suryadi menegaskan, bahwa keberanian Walikota Supian Suri untuk melakukan reformasi total terhadap Bappeda, baik dari aspek kepemimpinan, sistem kerja, maupun orientasi kebijakan, akan menjadi ujian nyata komitmen politiknya dalam mewujudkan perubahan struktural bagi Kota Depok.(Arifin)
